IMG-LOGO
Sedang Hangat: BSPN Medan Menjadi Cabang Terbaik, Djarot Ucapkan Selamat!   H. Djarot Saiful Hidayat Pimpin Apel Satgas Cakrabuana DPD PDI Perjuangan Sumut DPC PDI Perjuangan Labusel Laksanakan Rakercab II Dengan Semangat Memenangkan PSU

Demokrat Tuduh Jokowi Siapkan Gibran Ke DKI, Djarot : Pragmatis Dan Dangkal!

Redaksi

Jakarta - Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat bereaksi atas tuduhan yang dilontarkan politikus Partai Demokrat Irwan.

Sebelumnya, Irwan menilai ada motif terselubung Presiden Joko Widodo ( Jokowi) tak melanjutkan revisi UU Pemilu. Irwan menilai Jokowi sedang menyiapkan putranya, Gibran Rakabuming untuk maju di Pilgub DKI Jakarta, bersaing dengan Anies Baswedan.

Sontak, dugaan Irwan ini membuat Djarot Saiful Hidayat bereaksi.

Diketahui, jika UU Pemilu tak direvisi, maka pelaksaan Pilgub DKI akan diundur menjadi 2024. Partai Demokrat dan PKS merupakan partai yang menginginkan agar Pilgub DKI digelar 2022 sesuai waktunya.

Partai Demokrat menduga putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka disiapkan maju di Pilgub DKI Jakarta mendatang, di balik penghentian pembahasan RUU Pemilu.

Ketua DPP PDI Perjuangan ( PDIP) menilai, pemikiran tersebut sangat pragmatis dan dangkal.

"Kok pola pikirnya sangat pragmatis dan dangkal ya," kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat pada Kamis (11/2/2021) seperti dilansir dari Tribunnews.com,

"Bukankah kepentingan nasional yang harus lebih didahulukan kesehatan, pemulihan ekonomi rakyat," imbuhnya.

Menurut Djarot Saiful Hidayat, dibutuhkan konsistensi dalam penerapan sebuah Undang-Undang.

Di mana dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur penyelenggaraan Pilkada 2024.

"Konsistensi dalam menjalankan Undang-undang pilkada yang sudah disepakati di tahun 2024," ujarnya.

Terkait Pilkada 2024, Djarot Saiful Hidayat menyatakan PDIP terus merapatkan barisan dan menyiapkan kader-kader terbaiknya.

"Tentang Pilkada di tahun 2024 tentunya partai ada mekanismenya tersendiri dan kita terus melalukan konsolidasi partai dan menyiapkan kader-kader pemimpin yang baik dan tetap teguh menjalankan Ideologi Pancasila," pungkas Djarot.

Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat melihat kejanggalan di balik dihentikannya pembahasan revisi UU Pemilu.

Wasekjen Partai Demokrat Irwan melihat ada kepentingan kekuasaan di balik penundaan RUU Pemilu.

Ia menduga ada kepentingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong putranya Gibran Rakabuming untuk Pilkada DKI Jakarta di 2024.

Sebab, jika Pilkada digelar tahun 2022, dinilai terlalu cepat bagi wali kota Solo terpilih itu untuk bertarung di Pilgub DKI.

"Apakah ada faktor baru yang membuat pemerintah merubah kebijakan politik pilkada dengan menundanya ke tahun 2024?

Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta?

Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022," kata Irwan kepada wartawan, Kamis (11/2/2021).

Irwan menilai, perubahan sikap parpol yang menolak kelanjutan pembahasan RUU Pemilu berbarengan dengan sikap Presiden Jokowi yang menolak pembahasan RUU Pemilu.

Padahal, sebelumnya seluruh fraksi sudah menyepakati RUU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2021 yang diputuskan Badan Legislasi (Baleg) DPR.

"Kecurigaan bahwa pemerintah dan parlemen hanya memikirkan kepentingan kekuasaan semata sangat susah untuk dibantah," ujarnya.

Irwan mengatakan, tentu hal itu akan mengundang pertanyaan publik karena inkonsistensi yang ditunjukkan parlemen dan pemerintah.

Atas dasar itu, Partai Demokrat tetap mendorong dilanjutkannya pembahasan revisi UU Pemilu.

"Kami di Partai Demokrat konsisten mendukung revisi UU Pemilu dan menolak pilkada 2022-2023 ditunda ke tahun 2024," ucap Irwan.

  • Tinggalkan Komentar