IMG-LOGO
Sedang Hangat: Sosialisasi Medan Berkah Bersama Srikandi Kota Medan, Bunda Fitri Borong Roti Satu Gerobak Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Terima R.APBD T.A 2021 Dengan Beberapa Catatan JAMAN Relawan Jokowi All out dukung Bobby-Aulia, Ini Alasanya

Minta Penggunaan Hibah dan PAD Sektor Galian C di Usut, Masyarakat Aksi Ke Kajari dan DPRD Labusel

Redaksi

Kotapinang - Ratusan warga terdiri dari pemuda dan mahasiswa berunjukrasa di Kantor Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan (Kejari Labusel), Jalan Istana Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Rabu (21/10/2020) seperti dilansir dari hariansib.com.

Dalam orasinya, massa yang dikoordinatori, Fitra, Robet Kenedi, Asep, dan Anju Sinaga itu, mendesak Kejari Labusel untuk mengusut berbagai permasalahan terkait pengelolaan anggaran di hibah Pemkab Labusel Tahun Anggaran 2018-2019 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Galian C. Mereka menilai, banyak terjadi penyimpangan yang menjurus pada praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

"Kami minta agar Kejari Labusel mengusut dugaan penyimpangan dalam alokasi dan realisasi bansos yang bersumber dari APBD Kabupaten Labusel. Sebab, diduga banyak program titipan dan dana tersebut digunakan untuk kepentingan politik. Kami minta Kejari Labusel mengusut tuntas dugaan jual beli dalam penyusunan APBD Labusel," kata Anju Sinaga dalam orasinya.

Dia pun mendesak Kejari Labusel mengusut tuntas hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor sarang burung walet dan pertambangan (galian tipe C). Ia juga meminta agar seluruh usaha galian tipe C di Labusel ditutup, khususnya di Desa Hutagodang, Kecamatan Sungaikanan, yang telah menimbulkan kerusakan ekosistem alam dan berdampak pada kerusakan badan jalan.

Aksi itu akhirnya diterima Kepala Kejari Labusel, Ketut Winawa, Kasi Intelijen, J Pandiangan. Dalam kesempatan itu, Ketut Winawa menyambut baik aspirasi yang disampaikan masyarakat tersebut. Meski begitu, dia berharap masyarakat segera menyampaikan laporan ke Kejaksaan Negeri Labusel.

"Mengenai bansos, galian C, dana Covid-19, dan APBD yang diduga diperjualbelikan, silahkan sampaikan laporannya kepada Kejari Labusel, agar dapat dilakukan tindakan. Apapun yang menjadi laporan ke kejaksaan akan kami tindaklanjuti. Jika hari ini ada laporannya, langsung kita tindaklanjuti. Dalam penegakan hukum Kejaksaan siap menerima aspirasi masyarakat,”katanya.

Menurutnya, beberapa kasus sudah mereka tangani dan sudah disidangkan, seperti kasus RSUD yang dituntut 8 tahun dan kemudian divonis 6 tahun. Menurutnya, jika ada permasalahan lain, silahkan menyampaikan secara resmi.

"Kami baru saja ekspos sejumlah perkara termasuk masalah korupsi. Kita juga dapat pelimpahan kasus dari Polda Sumut terkait perkara korupsi," katanya.

Usai dari Kejari Labusel, pengunjuk rasa kemudian melanjutkan aksi ke DPRD Labusel di Jalinsum-Basilam Baru, Desa Sosopan. Dalam orasinya di DPRD Labusel, massa menuntut DPRD agar pengesahan APBD 2021 Kabupaten Labusel ditunda dan dilakukan setelah selesai pelaksanaan Pilkada Labusel 2020.

Setelah orasi selama lebih kurang 30 menit, aksi itu akhirnya diterima Wakil Ketua DPRD Labusel H Zainal Harahap, H Efrin Harahap, Hajali Sagala, Bayanuddin Dalimunthe, Ayu Safitri, dan Ginanda Hasibuan. Menyahuti para pendemo, Zainal Harahap menyatakan, tentang pembahasan APBD, dana bansos memang banyak titipan kekuasaan.

"PDI Perjuangan menolak. Kita sudah panggil Dinas Pendapatan, memang banyak PAD yang belum diperoleh, khususnya sektor Galian C dan sarang walet. Dana bansos harus berkeadilan sesuai peraturan. Saya katakan, lawan karena tidak mencerminkan rasa keadilan. Kita akan duduk bersama untuk mengambil kesimpulan," katanya.

Zainal berharap, perwakilan masa aksi sebanyak 20 orang agar duduk bersama dengan DPRD untuk mengambil kesimpulan setelah selesai pelaksanaan makan siang. 

  • Tinggalkan Komentar