IMG-LOGO
Sedang Hangat: DPD PDI Perjuangan Lakukan Persiapan Teknis Pengumuman Cakada Serius Hadapai Pilkada, BSPN Daerah Mulai Adakan Pemeta'an Pilkada Sumut Tak Main-main Kawal Rekom DPP, Banteng Medan Timur Asah Tanduk

Persekusi Ibu Lamria, Ini Negara Hukum Bung!

Oleh : Maruli M. Purba, SH (Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Banteng Muda Indonesia (DPD BMI) Provinsi Sumatera Utara.

Redaksi

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah dengan tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai sebuah Negara hukum tentunya penegakan hukum menjadi suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum. Ketegasan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum di Indonesia menjadi pertaruhan dari kewibawaan konstitusi UUD 1945.

Penegakan hukum juga menjadi bukti konkrit hadirnya negara secara nyata ditengah-tengah masyarakat dalam menjaga komitmen dan konsensus kebangsaan dari seluruh rakyat Indonesia yang telah bersepakat untuk mendeklarasikan Indonesia sebagai sebuah negara.

Oleh karena itu penegakan hukum atas seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta kaedah2 hukum yang ada adalah merupakan sesuatu hal yang final yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum yang berpihak terhadap keadilan akan menjadi suplemen terhadap seluruh rakyat Indonesia utk semakin memperkokoh komitmennya untuk merawat dan menjaga tetap berdirinya NKRI.

Terkait dengan adanya peristiwa perusakan warung ibu Lamria Simanullang di Deliserdang yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnakan sebuah ormas dengan alasan apapun hal itu tidak dapat dibenarkan secara hukum. Sebagai sebuah negara hukum Indonesia telah memiliki sistem hukum yang mengatur keberadaan lembaga penegak hukum dan mekanisme penegakan hukum sehingga dengan dalih atau alasan apapun tidak dibenarkan siapapun di Republik ini dapat melakukan perbuatan melawan hukum meskipun mengklaim mengatasnamakan penegakan hukum.

Terhadap praktik-praktik yang demikian ini Lembaga Kepolisian khususnya dalam hal ini Kepolisian Daerah Sumatera Utara harus bersikap tegas. Ketegasan penegakan hukum ini menunjukkan hadirnya negara dalam melindungi seluruh rakyat Indonesia.

Ketegasan ini juga akan mendidik rakyat untuk setia terhadap komitmen kebangsaan kita, bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Peristiwa-peristiwa yang demikian ini tidak boleh dianggap sepele karena peristiwa yang demikian ini bukan hanya bicara tentang dimensi penegakan hukum semata akan tetapi jauh lebih dari itu bahwa ada dimensi komitmen kebangsaan kita sebagai sebuah negara yang sedang diuji.

Membiarkan hal-hal seperti ini terjadi sama saja dengan membiarkan penyakit kusta yang menjangkiti tubuh ibu pertiwi yang  bilamana tidak segera diobati bukan tidak mungkin dalam jangka waktu tertentu tubuh ibu pertiwi akan terluka, tercabik dan busuk disana sini dan bukan tidak mungkin akan menyebabkan ibu pertiwi meninggal dunia. Kejadian yang demikian sdh terjadi di banyak negara di belahan dunia lainnya.

 Indonesia khususnya para penegak hukum harus belajar dari peristiwa-peristiwa tersebut, dalam hal ini peran lembaga Kepolisian menjadi sangat vital. sebagai rakyat Indonesia tentunya kita tidak ingin suatu saat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini hanya tinggal sejarah.

Oleh karena itu kami (DPD BMI Sumut) meminta agar Kapoldasu beserta dgn jajarannya menindak dan melakukan proses penegakan hukum yang tegas terhadap orang pribadi maupun kelompok masyarakat dan atau ormas-ormas dengan label apa pun yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap siapapun dengan alasan apa pun.

Pembiaran thd praktik2 yang demikian ini dikuatirkan akan menjadi virus yang dapat menjangkiti kelompok2 lainnya utk melakukan hal yang serupa dan jangan heran bila hal ini dibiarkan  nantinya akan melahirkan perlawanan dr kelompok2 masyarakat yang tersakiti. Menurut catatan kami peristiwa2 yang demikian ini bukan baru kali ini saja terjadi di Sumatera Utara.. Agar hal yang kita kuatirkan itu tidak sampai terjadi  kami DPD BMI (Banteng Muda Indonesia ) Sumut meminta serta mendukung pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara agar melakukan upaya proses hukum  yang tegas thd permasalahan ini.

 

  • Tinggalkan Komentar