IMG-LOGO
Sedang Hangat: Songsong Pemilu 2024, PDI Perjuangan Sumut Segera Laksanakan Bimtek Kesekretariatan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Intruksikan Kadernya Meriahkan Peringatan HUT RI ke 77 Tahun Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Gowes Bareng Komunitas Sepeda Kota Medan

DPD Repdem Sumut Beri Catatan Minus Terhadap Kinerja Edy-Ijek

Redaksi

Medan - Dewan Pimpinan Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi ( DPD Repdem) Sumatera Utara menilai sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dibawah kepemimpinan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan dan peningkatan perekonomian rakyat Sumatera Utara.

“Tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik, bahkan disaat PPKM Level I pun, tidak ada perubahan di Sumatera Utara,” ujar Martua Siadari, Ketua DPD Repdem Sumatera Utara, kepada wartawan di sekretariatnya Jalan Rebab Medan, (30/12/21).

Didampingi Sekretaris Hendra G Kaban, dan Wakil Ketua Bidang Media dan Propaganda, Rizal, Martua menambahkan, pembangunan infrastruktur seperti jalan-jalan Provinsi semakin buruk dan tidak kunjung diperbaiki, tidak ada program yang berdampak signifikan untuk meningkatkan perekonomian, pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat.

Realokasi dan recofusing anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19, dinilai Repdem Sumut lebih pada alasan karena untuk penanggulangan Covid-19, lebih dominan dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dan TNI, karena pada kenyataan, Gubernur Sumatera Utara bisa mengalokasikan anggaran untuk mempercantik aspal di rumah dinas dengan anggaran Rp.2 Miliaran, aspal di areal rumah dinas Gubernur, masih sangat layak dan sangat bagus, jika dibandingkan dengan Veteran hingga jalan Titi Papan yang melintasi kawasan Marelan. Apalagi jika dibandingkan dengan Jalan Asahan yang menghubungkan Kota Siantar Dengan Kabupaten Batubara.

Pertumbuhan ekonomi jika berdasarkan data Badan Pusat Statistik memang ada peningkatan sedikit, tetapi Repdem Sumut menilai, bukan karena upaya dari pemerintah Propinsi Sumatera Utara, tetapi lebih pada usaha kelompok usaha dan masyarakat yang ingin agar bisnis usaha yang mereka kelola, tetap bisa bertahan di masa pandemi Covid-19.

“Buktinya, kenaikan berbagai kebutuhan masyarakat yang terjadi sejak satu minggu terakhir, tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah Propinsi Sumatera Utara. Mereka tidak tau atau tidak punya strategi untuk mengendalikan kenaikan harga,” jelas Martua.

Makin disayangkan, baik Gubernur maupun Wakil Gubernur, masing-masing sibuk pencitraan seolah-olah sudah masuk masa kampanye. Akhirnya Sumut ini seperti berjalan dengan sendirinya.

Dicontohkan Siadari, Gubernur sibuk mencari perhatian masyarakat dengan tingkah dan pernyataan yang diluar kebiasaan seperti menjewer pelatih Biliard, melarang pelatih olahraga berkumis, yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan. Sedangkan Wakil Gubernur tebar pesona tanpa membawa program yang berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Sumatera Utara, yang mempertontonkan ketidak harmonisan diantara mereka.

“Meskipun dimasa periode pemerintahan sebelumnya juga buruk, tetapi di masa pemeirntah Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, jauh lebih buruk. Mudah-mudahan tidak sampai berakhir di gedung Merah Putih,” ungkap Martua Siadari.

Karenanya, DPD Repdem menuntut agar Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara untuk berhenti melakukan pencitraan semata tanpa membawa program yang berdampak signifikan pada masyarakat.

“Akan lebih baik jika Gubernur dan Wakil Gubernur pada masa masih memimpin saat ini, tidak mencari panggung masing-masing, tetapi bekerjasama untuk membangun Sumatera Utara secara utuh,” pungkasnya.

  • Tinggalkan Komentar