IMG-LOGO
Sedang Hangat: Peringati HUT RI KE 77 Tahun, DPD PDI Perjuangan Laksanakan Upacara Dan Gelar Berbagai Lomba HUT 77 Tahun Indonesia, Rapidin Simbolon : Harus Dimaknai Dengan Terus Berjuangan Untuk Indonesia Papah Veteran Perang, Oloan Tunjukkan Bhaktinya Pada Pejuang Kemerdekaan

DPD Repdem Sumut Nilai PSI Halangi Pembangunan Infrastruktur di Sumut

Redaksi

Medan - Dewan Pimpinan Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (DPD Repdem) Sumatera Utara bereaksi keras atas komentar Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumut Nezar Djoeli, terkait dukungan pembangunan infrastruktur di Sumut.

"Nezar Djoeli itu kebanyakan duduk di kafe, dia perlu keliling ke berbagai daerah di Sumut yang kondisi jalannya sangat memprihatinkan. Mungkin dipikirnya kondisi jalan di Sumut itu seperti di Kota Medan," ucap Martua Siadari, Ketua DPD Repdem Sumut, di sekretariat mereka di Jalan Rebab, Medan, Rabu, 8 Juni 2022.

Repdem menilai, pernyataan tersebut dikeluarkan Nezar Djoeli karena tidak pernah melihat bagaimana kondisi infrakstuktur, terutama jalan provinsi yang ada di berbagai daerah.

Misalnya, sambung Siadari, kondisi jalan Asahan yang menghubungkan Kabupaten Simalungun dengan Kabupaten Batu Bara yang bukan lagi seperti kubangan kerbau, tetapi sudah seperti kubangan dinosaurus. Begitu juga kondisi jalan dari Kota Pematangsiantar menuju Kabupaten Karo yang melintasi Pematang Raya, ruas jalan Aek Kota Batu di Labuhanbatu, ruas Jalan Sigambal di Labuhanbatu, serta jalan kelas provinsi di beberapa daerah lainnya yang kondisinya juga tidak lebih baik dari kedua jalan tersebut.

Jalan-jalan kelas provinsi ini merupakan salah satu urat nadi pendukung perekonomian masyarakat Sumatera Utara sebagai jalur distribusi hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan barang.

"Jika takut terjerat pejabat dan pelaksananya terjerat hukum, bukan dengan cara tidak mengerjakan apa-apa. Tetapi lebih pada bagaimana pekerjaan tersebut dikerjakan sesuai dengan ketentuan dan diawasi bersama agar tidak bermasalah," tegas Siadari didampingi Sekretaris DPD Repdem Sumut Hendra Gunawan Kaban.

Harus Sesuai Aturan

Selain itu, penganggaran dan tata kelola anggaran juga tentu harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak akan bodoh juga penganggaran, mulai dari pengadaan dan pengalokasian dilakukan dengan sembarang tanpa aturan.

Terhadap hal tersebut, maka Repdem Sumut menilai dukungan terhadap pembangunan tentu harus didukung oleh wakil rakyat, karena masyarakat juga menginginkan agar infrastruktur di Sumatera Utara diperbaiki. Aspirasi tersebut tentu diperoleh dari setiap melakukan reses ke daerah pemilihan, dan itu harus didukung.

Karenanya, menjelang tahun-tahun politik ini, Repdem Sumut mengajak masyarakat untuk membuka mata selebar-lebarnya agar tidak salah memberikan dukungan kepada partai yang tidak peduli pada kepentingan masyarakat dengan menghalangi pembangunan.

"Alangkah lebih elok Bung Nezar Djoeli fokus pada kesiapan partainya menghadapi pemilu daripada menggurui fraksi lain yang bukan wewenangnya," tutup Martua Siadari. (Melansir dari indomedia.co)

  • Tinggalkan Komentar