IMG-LOGO
Sedang Hangat: Membuka Raker Repdem, Rapiddin Simbolon Intruksikan Kader Harus Punya Sense of Crisis APBD Sumut Tidak Berbasis Data, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Nilai Belum Berikan Yang Terbaik Menuju Hattrick Kemenangan, DPD PDI Perjuangan Sumut Konsolidasikan Badan Dan Sayap

Heboh Tender Ulang Hingga Penggeledahan Polres Di Kantor UKPBJ Kabupaten Samosir

Oleh : Jaharon Sitohang *

Redaksi

Ditengah situasi Pandemi Covid 19, di Kab. Samosir yang hingga saat ini, belum turun level, yaitu masih tetap pada level 3 versi PPKM, kita kembali dihebohkan oleh berita "TENDER ULANG YANG DIDUGA SARAT DENGAN PERSEKONGKOLAN DAN KORUPSI", berita ini sangat menarik karena adanya pemeriksaan Polres Samosir kepada Pelaksana Tugas Kepala UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa), Gorman Sagala dan juga pemeriksaan kepada beberapa Kelompok Kerja (Pokja) UKPBJ Pemerintah Kab. Samosir, bahkan sampai penggeledahan kantor UKPBJ.

Tender ulang ini semakin menarik selain mengakibatkan turunnya APH (Aparat Penegak Hukum) utk investigasi, juga berdampak hilangnya peluang kesempatan memperoleh anggaran dari pemerintah pusat yang akhirnya memperlambat lajunya pembangunan kab samosir

Paket kegiatan yang ditender ulang sesuai penelusuran dari sumber-sumber yang terpercaya dan sumber ini tidak bersedia dipublish namanya.

Rincian paket yang ditender ulang...

  1. Jaringan Irigasi di Nainggolan Parhusip dengan nilai Rp. 1.071.510.540, bersumber dari DAK (tender ulang & gagal dan batal dikerjakan)
  2. Pembangunan Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Sitio-tio, nilai Rp. 414.453.283, bersumber dari DAK. (tender ulang & gagal dan batal dikerjakan)
  3. Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Buhit Rp. 425.366.743, bersumber dari DAK (tender ulang & gagal dan batal dikerjakan)
  4. Pembangunan Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Buhit Rp. 388.226.867, bersumber dari DAK (tender ulang & gagal dan batal dikerjakan)
  5. Pembangunan Gd. ruang Isolasi RSUD Hadrianus Sinaga Rp. 2.673.643.000, bersumber dari Dana Incentif Daerah (DID) & tender ulang
  6. Rekonstruksi Jalan perkantoran Parbaba menuju Lumban Bona² desa Siopat Sosor kec. Pangururan, nilai Rp. 2.000.000.000,- bersumber dari DID &tender ulang
  7. Pembangunan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Pamsimas desa Sigaol Simbolon kec. Palipi nilai Rp. 300.000.000,- bersumber DID & tender ulang
  8. Pembangunan Intake Air bersih sitarsa desa Salaon Dolok kec. Ronggurnihuta Rp. 500.000.000 sumber dana dari DID & tender ulang
  9. Peningkatan Pelabuhan Jalan pelabuhan Sihotang menuju Jalan Provinsi senilai Rp. 750.000.000 sumber dana dari DID & tender ulang
  10. Lanjutan Peningkatan Jalan Cinta Maju-Tamba Dolok senilai Rp. 800.000.000, sumber dana dari DID & tender ulang.
  11. Ada satu lagi kegiatan yang tdk bisa dilaksanakan (disilpakan), yaitu Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Hadrianus Sinaga senilai Rp. 2.900.000.000

Faktor penyebab tender ulang dan kegiatan yang tdk dilaksanakan diduga keras  karena kuatnya intervensi dan tekanan dari OG, JN dan MS kepada bupati, agar  memerintahkan tender ulang paket-paket pekerjaan tsb,  agar paket harus dimenangkan rekanan yang telah direkomendasikan mereka, karena jika dimenangkan oleh pihak lain yang bukan direkomendasikan mereka  maka hasil fee yang diharapkan akan sulit diperoleh.

Pada hal tender ulang mengakibatkan lembatnya daya serap anggaran dan anggaran tak berdaya  menggerakkan pertumbuhan ekonomi rakyat apalagi dalam suasana pandemi Covid-19 yang sangat menyulitkan ekonmi rakyat.

Tender ulang tanpa disadari  juga berdampak lain yaitu hilangnya peluang anggaran atas kegiatan dan tak bisa dilaksanakan.

Paket Kegiatan yang sudah pasti hilang karena tender ulang dan tak bisa dilaksanakan lagi adalah kegiatan yang bersumber dari DANA DAK yaitu nomor 1 s/d 4 dan nomor 11 senilai Rp. 5.199.557.433,. akan ditarik kembali oleh pusat, karena sesuai aturan tidak boleh melewati batas waktu kontrak dgn pihak ke 3 (Penyedia) per  tgl 31 Agustus 2021.

Hal ini  menjadi kontra produktif dgn upaya dan janji bupati, bhw bupati katanya akan berupaya keras untuk melakukan lobby ke semua lembaga pemerintah dan janji pembangunan Infrastruktur akan bebankan melalui APBN, padahal dana yang didepan mata saja tidak mampu menggunakannya, alias ditarik kembali oleh Pemerintah Pusat.

Selain itu paket kegiatan point 11 Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Hadrianus Sinaga Rp 2.900.000.000.- kebutuhan  yang super prioritas sesuai kondisi pandemi Covid-19 terpaksa disilpakan karena diduga keras adanya intervensi dari tim sukses JN dan MS tdk terpenuhi. 

Kondisi seperti ini tentu bisa jadi indikator bahwa laju pembangunan kab samosir akan terhambat karena faktor² kepentingan pribadi dan kelompok yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat

Sebagai masyarakat cinta dan peduli samosir tentu sangat mengharapkan tindak lanjut dari aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Samosir utk mengusut tuntas sampai ke akar²nya agar Samosir bebas dari Korupsi dan persekongkolan yang dapat menyengsarakan masyarakat.

Semoga masyarakat samosir bersama DPRD Kab. Samosir tetap dlm semangat  kebersamaan mengawasi jalannya roda pemerintahan dan terus menghimbau dan berharap  kepada pemerintah Samosir agar bekerja sesuai aturan dan ikhlas mengabdi untuk masyarakyat.

  • Tinggalkan Komentar