IMG-LOGO
Sedang Hangat: Membuka Raker Repdem, Rapiddin Simbolon Intruksikan Kader Harus Punya Sense of Crisis APBD Sumut Tidak Berbasis Data, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Nilai Belum Berikan Yang Terbaik Menuju Hattrick Kemenangan, DPD PDI Perjuangan Sumut Konsolidasikan Badan Dan Sayap

Keren! Dosmar Banjarnahor Berhasil Bawa Humbahas Raih WTP 5 Kali Berturut-Turut

Redaksi

Humbahas - Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dosmar Banjarnahor berhasil membawa nama Kabupaten itu 5 kali berturut-turut raih capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Keberhasilan ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani melalui virtual pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2021, Selasa (14/9/2021).

Kegiatan itu diikuti Bupati Dosmar Banjarnahor, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Tonny Sihombing, Asisten Administrasi dan Kesra, Janter Sinaga, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), Jhon Harry Marbun dan Kepala Inspektur, BP Siahaan.

Dosmar Banjarnahor melalui Tonny Sihombing menyampaikan, prestasi ini merupakan penghargaan kepada seluruh masyarakat Humbahas.

Tonny menuturkan, pihaknya mengapresiasi seluruh stake holder atas kerja sama yang baik, sehingga Humbahas memperoleh penghargaan yang cukup tinggi atas perolehan 5 kali opini WTP dari BPK.

Terpisah, Kepala BPKPAD Humbahas, Jhon Harri Marbun melalui Kepala Bidang (Kabid) Akuntansi dan Perbendaharaan, Batara Siregar mengatakan, indikator untuk membentuk opini adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang disusun komite standar akuntansi, yang ditetapkanPpresiden setelah mendapat pertimbangan BPK.

 “Standar itu merinci pengelolaan kas, penyediaan, aset tetap, penerimaan dan lain-lain,” ungkapnya.

Dikatakannya, ada 4 indikator yang menjadi faktor penentu mendapat opini WTP. Pertama, penentuan opini WTP harus didasarkan pada kesesuaian dengan indikator tersebut.

Kedua, pengungkapan informasi di laporan keuangan harus jelas dan detail. Dan, ketiga sistem pengendalian internal dari aparat pengawas internal (Inspektorat Kabupaten). Terakhir yaitu pelaksanaan anggaran harus sesuai/taat dengan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Menkeu dalam sambutannya menyampaikan, di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020, semua melaporkan apa yang digunakan. Ini termasuk spa yang berubah dari keuangan negara yang dikelola masing-masing Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

 “Di dalam situasi di tengah-tengah Covid-19, para auditor BPK dan pekerja kemudian berinteraksi dengan auditi yaitu Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Suasana sungguh tidak normal, dan alhamdulillah opini WTP untuk LKPP tahun 2020 dicapai, bukan suatu yang mudah, namun kita mensyukuri apa yang dicapai,” sebut Sri Mulyani.

  • Tinggalkan Komentar