IMG-LOGO
Sedang Hangat: Membuka Raker Repdem, Rapiddin Simbolon Intruksikan Kader Harus Punya Sense of Crisis APBD Sumut Tidak Berbasis Data, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Nilai Belum Berikan Yang Terbaik Menuju Hattrick Kemenangan, DPD PDI Perjuangan Sumut Konsolidasikan Badan Dan Sayap

Repdem : Sebaiknya Pemerintah Fokus Program Vaksinasi Saja!

Redaksi

Jakarta - Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), organisasi Sayap Aktivis Pro Demokrasi PDI Perjuangan, menyarankan pemerintah fokus pada program vaksinasi. Ganasnya varian dari mutasi Covid19 tidak bisa tidak, harus cepat diatasi dengan vaksinasi agar tidak membahayakan jiwa seperti yang terjadi sekarang ini.

Hal itu diugkap oleh Sekretaris Jenderal Repdem Abe Tanditasik dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (22/7/2021).

“Repdem mencatat, masih banyak daerah yang belum terjangkau vaksinasi secara masif. Di pulau jawa saja, masih banyak penduduk yang sebenarnya antusias untuk divaksin, namun ketersediaan vaksin di puskesmasnya hanya 100 ampul per hari. Dan ini terjadi di kota kecamatan. Belum lagi di pedesaan” Ujar Abe

Hal ini tentu menjadi keprihatinan, mengingat penyebaran covid19 sudah sangat meluas tetapi pendistribusian vaksin belum sangat masif. Di perkotaan memang luar biasa masif, banyak komunitas yang menyediakan diri menjadi fasilitator. Tapi di pedesaan belum semasif di kota besar. Oleh karenanya, Repdem berharap agar pemerintah ekstra fokus di pemerataan vaksinasi secara cepat dan masif.

“Dengan pemerataan hingga ke desa-desa, diharapkan membentuk herd immunity secara menyeluruh. Setidak-tidaknya mengurangi resiko tingkat fatal. Apalagi Presiden menargetkan herd immunity di pulau jawa pada akhir Agustus 2021. Maka seluruh komponen pemerintah harus bekerja keras dan terukur. Semua harus berbasis dan masuk ke big data kependudukan. Jelas dan terukur berapa yang sudah divaksin tahap pertama dan tahap kedua per kota/kabupaten dari hari ke hari” Papar Abe

Selain itu, program vaksinasi walaupun sekarang masih terkonsentrasi di daerah padat penduduk, juga harus segera masuk hingga desa-desa di luar pulau jawa. Jika memang benar-benar masif dan merata, maka akan lebih cepat membentuk herd immunity secara nasional.

Terkait PPKM Darurat yang diperpanjang hingga 25 Juli ini, Repdem menyarankan agar pemerintah tidak memperpanjang lagi. Perlu diingat, bahwa puluhan juta orang, bahkan mungkin mayoritas rakyat Indonesia mengandalkan penghasilan harian.

“Bukan gaji bulanan. Yang gaji bulananpun sudah jutaan yang terkena PHK karena pandemi. Biarkan masyarakat bisa mencari penghidupan, tetapi masyarakat juga mendapatkan hak untuk divaksin secepat-cepatnya namun wajib untuk tetap patuh protokol kesehatan” Imbuh Abe

Terakhir, Repdem menyarankan agar para menteri fokus saja membantu Presiden. Tidak perlu banyak bicara apalagi sampai mengeluh atau mengancam-ancam masyarakat. Tidak perlu merasa sebagai orang yang sangat atau paling berjasa bagi negeri ini. Ini tentu sangat berbeda pengertian dengan mengevaluasi tim atau mendapat temuan sidak.

“Kalau memang tidak sanggup silakan meletakkan jabatan, tapi jangan membuat atau memancing keonaran. Serius saja bekerja dan bersinergi kuat antar instansi, juga dengan seluruh pemerintah daerah agar masyarakat sehat dan selamat” Pungkas Abe

 

 

  • Tinggalkan Komentar