IMG-LOGO
Sedang Hangat: BSPN Sumut Segera Laksanakan Rakor Dalam rangka Konsolidasi Menyongsong Pemilu 2024   Brigaldo Sinaga Wafat, Atas Nama PDI Perjuangan Sumut Dr. Sutarto Sampaikan Dukacita Rayakan Lebaran DImasa Pandemi, DPD PDI Perjuangan Sumut Gelar Halal Bihalal Virtual  

TB Hasanudin Meminta Pemerintah Segera Revisi PP Nomor 57 Tahun 2021

Redaksi

Jakarta - Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan  di MPR, Tubagus Hasanuddin, menyatakan Pemerintah sebaiknya tak menunggu lama untuk mencabut dan segera melakukan revisi atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang sudah disahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menjadi kontroversi karena menghilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia dari daftar mata pelajaran standar.

Menurut Hasanuddin, sebenarnya di samping tak sesuai dengan UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, PP 57/2021 juga bertentangan dengan UU No.23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara.

"Dalam UU PSDN tegas tertulis bahwa dalam semua tataran tingkatan itu wajib ada pembelajaran Pancasila dalam konteks bela negara," kata Hasanuddin, Minggu (18/4/2021).

Purnawirawan TNI bintang 2 itu mengatakan dirinya mengecek bahwa di PP 57/2021 Pasal 6 ayat I1, memang standar kompetensi difokuskan pada penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun penanaman karakter Pancasila tidak muncul pada standar lulusan jenjang pendidikan menengah umum.

Dia sudah mengeceknya di pasal 6 ayat 2 untuk lulusan menengah, untuk menengah kejuruan di pasal 6 ayat 3, hingga lulusan pendidikan tinggi di pasal 6 ayat 4.

Padahal, di UU 23/2019 tentang PSDN Pasal 8 ayat (2), berbunyi 'Pembinaan Kesadaran Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan'.

Dan Pancasila sebagai Nilai dasar Bela Negara, diatur dalam Pasal 7 ayat (3) UU tersebut.

"Jadi jelas tak sesuai dengan UU Bela Negara dan UU Pendidikan Tinggi. Jadi sebaiknya Pemerintah segera mencabut dan melakukan revisi terhadap PP 57/2021," pungkas Hasanuddin.

  • Tinggalkan Komentar