IMG-LOGO
Sedang Hangat: Habiskan Dana 80 Milyar Tanpa Laba, Teyza : Arang Habis Besi Binasa APBD Merana DPD PDI Perjuangan Sumut Akan Laksanakan Perayaan Imlek 2022 Bersama Melanggar PP 54 Tahun 2017, Managemen PT PSU dan Komut Wajib Di Evaluasi Total

Tegas! Baskami Minta Kepada Gubsu Bubarkan BUMD Yang Hanya Bebani APBD

Redaksi

Medan - Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) mendesak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi agar segera membubarkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang hanya membebani APBD Sumut melalui penyertaan modal.

“Jika BUMD yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumut tak bisa menyumbang pendapat asli daerah (PAD) dan malah membebani APBD saja, maka sebaiknya dibubarkan saja. Edy Rahmayadi harus mengambil langkah-langkah penyelamatan,” kata Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting kepada wartawan diruang kerjanya gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (14/1/2022),

Menanggapi pernyataan Plt Kadis Kominfo Sumut Kaiman Turnip yang meminta anggota dewan jangan terlalu cepat menilai kinerja Komisari maupun Direktur PT Perkebunan Sumut karena belum ada satu bulan mereka memimpin perusahaan itu.

Menurut Baskami, lembaga legislatif jauh-jauh hari telah melihat kinerja 6 BUMD di Sumut (yakni PT Bank Sumut, PT Perkebunan Sumatra Utara (PSU), PDAM Tirtanadi, PT Dhirga Surya Sumut, PT Aneka Industri dan Jasa (AIJ), serta PT Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumatra Utara (PT PPSU) yang tetap membebani APBD.

“Seperti kita ketahui, di APBD Sumut TA 2021, ke enam BUMD ini juga telah menerima penyertaan modal sebesar Rp207 miliar, yakni  PDAM Tirtanadi Rp11 miliar, PT Bank Sumut Rp100 miliar, PT PSU  Rp80 miliar, PT Dhirga Surya Rp10 miliar dan PT AIJ sebesar Rp6 miliar,” tambah Politisi Senior PDI Perjuangan Sumut ini.

Dari enam BUMD ini, lanjut Baskami, yang telah menyumbang ke PAD ke Sumut hanya PT Bank Sumut, PDAM Tirtanadi, PT PSU dan PT PPSU. Sementara dua BUMD lainnya (seperti PT Dhirga Surya dan PT AIJ sangat minim, sehingga perlu dievaluasi keberadaanya.

“Kita dorong Gubsu untuk segera mengambil langkah-langah strategis untuk penyelamatan dana APBD Sumut, jangan hanya buang-buang anggaran  untuk mempertahankan BUMD yang tidak bisa menyumbangkan PAD,” tandasnya.

Tidak hanya itu, Baskami juga mendesak Pemprovsu untuk segera memetakan BUMD yang masuk kategori perusahaan sehat dan yang tidak sehat, untuk bisa dipertimbangkan pembubarannya atau minimal dileburkan  dengan lingkup usaha yang beririsan seperti PT Dhirga Surya dengan PT AIJ.

“Pemprovsu perlu terus melakukan efesiensi di saat perekonomian sedang terpuruk di masa pandemi Covid-19 ini. Presiden Jokowi sendiri sudah membubarkan 3 BUMN dan menggabungkannya dengan BUMN yang memiliki inti bisnis yang sama,” pungkasnya.

  • Tinggalkan Komentar